NEWS
Perdalam Kasus KSP Indosurya Cipta, Bareskrim Meminta File PKPU
JAKARTA. Tim Pengurus Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri. Salah satunya terkait permintaan dokumen PKPU KSP Indosurya.
 
Sayang tim pengurus PKPU belum mau mengungkapkan apa saja dokumen yang diminta oleh Bareskrim.
 
Tim pengurus PKPU juga masih irit bicara mengenai akan sejauh apa koordinasi tim pengurus PKPU dengan pihak kepolisian.
 
Saat ini, saya belum bisa memberikan informasi lainnya. Informasi yang ada sesuai yang disampaikan di website dulu, kata Pengurus PKPU Indosurya Cipta Martin Patrick Nagel, Kamis (28/5).
 
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan juga belum bersedia berkomentar mengenai tujuan permintaan dokumen PKPU tersebut.
 
 
Sebelumnya, kepolisian menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana koperasi Indosurya.
 
Mereka adalah mantan Ketua Pengurus KSP Indosurya Henry Surya (HS) dan Managing Director KSP Indosurya Suwito Ayub (SA).
 
Keduanya dijerat pasal 46 UU No 10/1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pihak yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa izin dari Bank Indonesia (BI).
 
Setelah menetapkan dua tersangka, Bareskrim fokus mencari cara mengembalikan dana nasabah. Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebelumnya bilang, sedang menelusuri aset milik tersangka.
 
Bareskrim juga telah menerima pemeriksaan tahap pertama dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui aliran transaksi koperasi kemana saja. Diduga koperasi ini menjadi salah satu tempat pencucian uang.
 
Namun Ketua PPATK Dian Ediana Rae enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut. "Hasil analisis dan hasil pemeriksaan hanya dapat disampaikan kepada penyidik, ujar Dian.
 
Adapun proses verifikasi piutang PKPU KSP Indosurya Cipta yang sejatinya berlangsung Rabu (20/5) diundur. Rapat pencocokan piutang akan dilaksanakan 19 Juni 2020. Sementara rapat rencana pembahasan perdamaian 22 Juni 2020, dan rapat pemungutan suara pada 29 Juni 2020.
 
Kuasa Hukum nasabah KSP Indosurya Agus Wijaya ingin uang kliennya bisa dibayar dimuka sekitar 20%-50% dari total simpanan. Sementara sisanya dicicil maksimal lima tahun.
 

Reporter: Ferrika Sari
Editor: Yuwono triatmojo
Sumber: kontan.co.id, Jumat, 29 Mei 2020 | 07:57 WIB
DEDY ARDIAN & PARTNERS
Gedung Arva Lt.3
Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta 10330
Tel : +62 21 314 7154
Fax : +62 21 390 3994
Mobile : +62 0811 903 286
E-mail : deape.prasetyo@gmail.com

Copyright © 2014. All Rights Reserved
Link Sosial Media